Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.

6. E. Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri atau pejabat setingkat menteri dan mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Partai Gerindra memperjuangkan pemberdayaan perempuan untuk ikut memajukan bangsa dan terbebas dari diskriminasi, ketidakadilan serta marjinalisasi. Faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah pembuatan kebijakan publik yang sensitif gender.

Kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan. Pada tataran politik, kebijakan anggaran negara baik APBN maupun APBD belum berpihak pada perempuan. Hal ini terlihat nyata dari kuatnya kecenderungan sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan penempatan buruh migran yang tidak berpihak pada perempuan. Kesehatan masyarakat masih buruk terutama kesehatan perempuan dan anak, angka putus sekolah dan buta huruf pada perempuan tetap tinggi, dan angka kematian anak dan ibu melahirkan tetap tinggi. Partai Gerindra mendukung kebijakan anggaran pro perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia.